Berita Terkini

Sragen, kab-sragen.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen mengikuti Seri Webinar Big Data “Analisa dan Pengambilan Kebijakan” pada Jumat (21/11/2025). Diskusi menghadirkan narasumber Analis Media Sosial, Rizal Nova Mujahid, yang memberikan pandangan mengenai pola komunikasi pemerintahan dan strategi digital yang efektif untuk lembaga publik.

Dalam paparannya, Nova menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu saat ini berhadapan dengan dinamika media sosial yang sangat cepat, termasuk meningkatnya pembentukan opini berbasis emosi seperti marah, kaget, dan kekecewaan publik pada isu tertentu. “Kepercayaan publik terhadap KPU sangat penting bagi demokrasi, Transparansi menjadi kunci utama agar kepercayaan itu tetap terjaga,” ujar Nova.

Isu Publik Didominasi Sentimen Negatif

Berdasarkan hasil pemetaan percakapan digital dalam beberapa minggu terakhir, Nova menunjukkan bahwa isu yang banyak diperbincangkan publik di media sosial berkaitan dengan dugaan konspirasi, kasus ijazah, dan isu etika penyelenggara pemilu. Lonjakan percakapan paling tinggi tercatat pada 16 Oktober, terutama karena isu dugaan penyalahgunaan wewenang. Nova menegaskan bahwa tidak semua percakapan di media sosial dapat langsung dianggap sebagai suara publik yang murni. Sebagian konten diduga didorong oleh akun bot, akun anonim, hingga akun yang memiliki motif politis tertentu.

Tokoh Digital Berperan dalam Pembentuk Opini

Analisis juga menunjukkan adanya sejumlah tokoh digital, aktivis, hingga kanal media yang aktif membahas isu terkait KPU. Di media berbeda, pola percakapan publik juga bervariasi, mulai dari diskusi terbuka, unggahan video komentar, hingga konten clickbait. Tokoh-tokoh tersebut menjadi jembatan penyebaran narasi, baik mendukung ataupun mengkritik penyelenggara pemilu.

Strategi “Second Layer” Akun Pendukung

Nova menjelaskan salah satu strategi komunikasi digital yang sering diterapkan institusi besar, yaitu penggunaan akun second layer atau akun non-resmi untuk meramaikan percakapan di ruang digital. Akun jenis ini, menurutnya, dapat membantu membangun opini publik tanpa harus membawa identitas resmi lembaga. “Akun ini harus terlihat natural. Tidak apa-apa jumlah pengikutnya sedikit, yang penting ia aktif memberikan komentar dan perspektif,” katanya. Nova mencontohkan akun second layer dapat berperan sebagai pendukung maupun pengkritik, namun tetap dalam ruang kendali untuk menjaga opini publik tetap seimbang dan terarah.

Rekomendasi Penguatan Komunikasi Publik

Sebagai bagian dari solusi, Nova menyampaikan beberapa rekomendasi bagi KPU dalam merespons dinamika opini publik secara cepat dan berbasis data, antara lain:

• Meningkatkan transparansi dengan membuka akses audit, laporan, dan proses pengelolaan anggaran.
• Memastikan independensi kelembagaan, terutama terkait isu yang melibatkan pejabat publik atau kelompok politik tertentu.
• Mengoptimalkan penggunaan media digital, khususnya platform dengan interaksi tinggi seperti YouTube dan TikTok.
• Mengemas informasi secara relevan, bernilai guna, dan mudah dibagikan masyarakat.

“Publik tidak hanya ingin mengetahui apa kegiatan KPU, tetapi ingin tahu manfaat informasi bagi mereka,” tegas Nova.

Menutup webinar pada hari itu, Anggota KPU RI, Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, menyoroti pentingnya kolaborasi internal antar divisi dalam memaksimalkan analisis media sosial sebagai alat evaluasi kinerja lembaga. Ia menilai pemanfaatan analisis sentimen publik, baik positif-negatif maupun netral dapat membantu KPU dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih responsif dan adaptif. [HA]