Ngopi Asli: Mini Kompetisi - Strategi Pengadaan Logistik Pemilu
Sragen, kab-sragen.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan forum diskusi mingguan bertajuk Ngopi Asli (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik), Selasa (24/6/2025). Kali ini, Ngopi Asli mengangkat tema Tiki Taka Mini Kompetisi: Strategi dan Teknik Pengadaan Logistik Pemilu Efektif Efisien. Diskusi yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kabupaten Sragen.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dalam sambutannya, Handi menekankan betapa krusialnya kesiapan teknis dan pemahaman mendalam terkait pengadaan logistik. Menurutnya, logistik adalah salah satu elemen penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. "Pengadaan yang baik bukan hanya soal tepat waktu, tapi juga tepat kebutuhan dan tepat prosedur. Efektivitas dan efisiensi menjadi kunci," tegas Handi.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pengampu Divisi Perencanaan dan Logistik, Basmar Perianto Amron, memberikan penguatan terkait aspek regulasi dan koordinasi lintas satuan kerja. Diskusi dipandu oleh Reyta Warastuti, Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Semarang, selaku moderator.
Adapun narasumber utama yang turut membagikan ilmunya, yaitu Eko Supriyono, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, dan R. Suryanto, Kepala Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KPU Provinsi Jawa Tengah. Keduanya memaparkan strategi teknis, tantangan di lapangan, serta inovasi pengadaan berbasis mini kompetisi sebagai solusi untuk menjaga integritas dan akuntabilitas. "Mini kompetisi memberi ruang persaingan sehat antarpenyedia, sekaligus mempercepat proses dengan tetap menjaga kualitas barang," jelas Eko dalam paparannya.
Forum Ngopi Asli menjadi wadah refleksi dan edukasi bagi seluruh jajaran KPU di Jawa Tengah. Arsip dan logistik memiliki peran yang sangat vital dan saling melengkapi dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Keduanya merupakan tulang punggung operasional yang memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. [parmas]
