Sosialisasi

Sragen, kab-sragen.kpu.go.id — Pemilu bukan sekadar teks, melainkan sebuah konteks yang hidup dan dinamis. Oleh karena itu, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu disampaikan secara terbuka kepada publik, salah satunya melalui pengukuran partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2025 sekaligus Peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Tahun 2024, yang digelar pada 17–19 Oktober 2025 di Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi (luring) dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia (daring via zoom meeting).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota KPU RI August Mellaz, Idham Holik, Parsadaan Harahap, dan Iffa Rosita, serta Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Inspektur Utama Nanang Priyatna, jajaran Pejabat Eselon II Setjen KPU, dan perwakilan mahasiswa. KPU Kabupaten Sragen sendiri hadir diwakili oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas & SDM, Irwan Sehabudin, dan Kasubbag SDM & Parhumas, Arum Kismaharani.

Dalam sambutannya, Afif menekankan bahwa Pilkada 2024 memiliki tantangan tersendiri karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di tahun yang sama dengan Pemilu. Peluncuran IPP menjadi bukti kerja nyata KPU dalam mengelola proses demokrasi secara inklusif dan terukur. Ia berharap, rakor dan peluncuran ini dapat menjadi refleksi kinerja yang bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan.

Arahan strategis juga disampaikan oleh Iffa Rosita, yang menekankan pentingnya keterampilan public speaking bagi Divisi Parmas agar pesan-pesan kepemiluan dapat tersampaikan secara efektif. Sementara itu, Parsadaan Harahap mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan literasi kepemiluan demi menyampaikan informasi yang terang dan jelas kepada masyarakat.

Idham Holik menyoroti pentingnya membangun hubungan baik dengan para stakeholder sebagai bagian dari citra kelembagaan. Ia juga mendorong KPU untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pendidikan pemilih, termasuk melalui media sosial. Menurutnya, meaningful participation adalah partisipasi yang demokratis dan melibatkan masyarakat secara aktif, dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sebagai Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, August Mellaz menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan adalah fase penting menuju Pemilu dan Pilkada yang lebih baik. Ia mengusulkan agar KPU menjadi pusat pengetahuan dan kolaborasi kepemiluan, mengingat banyaknya informasi dan pengalaman yang dapat dibagikan kepada publik.

Peluncuran IPP Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam pengukuran partisipasi masyarakat. Indeks ini mencakup seluruh siklus Pilkada: mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara. IPP mencerminkan demokrasi partisipatoris, di mana penyelenggaraan pemilu bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga hasil kolaborasi antara penyelenggara, peserta, pemilih, media, dan masyarakat sipil.

Berikut hasil IPP Pilkada Tahun 2024:

• Kategori Participatory: 4 provinsi (10,8%) dan 24 kabupaten/kota (4,7%);
• Kategori Engagement: 31 provinsi (83,8%) dan 446 kabupaten/kota (87,8%);
• Kategori Involvement: 2 provinsi (5,4%) dan 38 kabupaten/kota (7,5%)

Kegiatan juga diisi dengan Diskusi Panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain Drs. Bakhtiar (Dirjen Polpum Kemendagri), Totok Haryono (Anggota Bawaslu), Nudjula Anggeraini (Kementerian PPN/Bappenas), August Mellaz (KPU RI), dan Mada Sukmajati (Ketua Tim IPP), dengan moderator Annisa Dasuki.

Partisipasi dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan Pilkada perlu terus ditingkatkan untuk menuju demokrasi yang semakin inklusif, berdaya, dan bermakna. [A]