Berita Terkini

Sragen, kab-sragen.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen mengikuti Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran KPU dalam Mendukung Akselerasi GovTech Nasional melalui Demokratisasi Data Kepemiluan” yang diselenggarakan KPU RI pada Senin (18/5/2026). Kegiatan berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh seluruh jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia secara daring.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam pengarahannya menegaskan bahwa data kepemiluan merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara terbuka dan terintegrasi, bukan sekadar arsip administratif, “Data kepemiluan perlu dikelola dengan tiga prinsip utama: aksesibilitas, integritas dan keamanan data, serta interoperabilitas,” ujar Betty. “Ketiga prinsip ini penting agar data kepemiluan dapat terhubung dengan ekosistem GovTech nasional tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.”

Betty menambahkan bahwa pengembangan Open Data KPU bukan hanya slogan keterbukaan, tetapi langkah konkret membangun platform data yang dapat dimanfaatkan publik, akademisi, media, peneliti, hingga instansi pemerintah. Tantangan yang dihadapi meliputi kesiapan regulasi, konsistensi data, integrasi aplikasi, hingga mitigasi risiko kebocoran data sensitif.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga, di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Arif Satria, Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Dr. Drs. Heru Kreshna Reza, S.H., M.Si., serta Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Kementerian PPN/Bappenas Dini Maghfirra, Ph.D. 

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, menyampaikan materi bertajuk “Ketersediaan dan Transparansi Data Pemilu: Menuju Open Election Data System di Indonesia.” Arif menekankan bahwa keterbukaan data pemilu merupakan prasyarat utama demokrasi modern dan berpengaruh langsung pada empat aspek kualitas demokrasi:

• Partisipasi berbasis informasi, memungkinkan publik berpartisipasi secara sadar dan berbasis data.
• Transparansi proses elektoral, termasuk pemutakhiran data pemilih dan perhitungan suara.
• Akuntabilitas penyelenggara, karena data tersedia di setiap tahapan pemilu.
• Penguatan kepercayaan publik, melalui akses verifikasi terhadap proses dan hasil pemilu.

Ia juga memaparkan bahwa data ideal dalam Open Election Data mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Dalam sistem pemilu yang transparan, data idealnya bersifat terbuka (open by default), real-time atau near real-time, dapat diverifikasi, dapat diunduh dalam format terbuka, dapat ditelusuri hingga tingkat TPS. Arif juga menyoroti peran berbagai sistem informasi KPU seperti Sidalih, Sipol, Silon, dan Sirekap sebagai instrumen digital yang memperkuat transparansi, efisiensi, dan integrasi data pemilu.

Narasumber berikutnya, Plt. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Dr. Drs. Heru Kreshna Reza, menegaskan bahwa pemerintah modern tidak lagi bertumpu pada laporan sektoral yang tersebar. Data kepemiluan harus menjadi satu sumber kebenaran yang terpusat, terintegrasi, mutakhir, aman, dan akuntabel.

Heru menyampaikan bahwa tiga program prioritas KPU saat ini menjawab kebutuhan tersebut, yakni pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar data selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penguatan dan integrasi sistem informasi kepemiluan, untuk membangun ekosistem data yang saling terhubung.

Diskusi FGD juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperkuat dalam akselerasi GovTech kepemiluan, antara lain kebutuhan regulasi dan standardisasi data, interoperabilitas antarsistem, kesiapan infrastruktur digital, keamanan informasi dan perlindungan data sensitif, serta peluang pengembangan teknologi seperti e-voting di masa mendatang. 

FGD ini menjadi momentum penting bagi KPU untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola data yang modern, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus mendukung agenda besar transformasi digital nasional. [A]