Sosialisasi Demokrasi dan PDPB di SMK Al-Hikmah Tanon: KPU Sragen Tegaskan Peran Strategis Pemilih Muda
Sragen, kab-sragen.kpu.go.id - Dalam rangka memperkuat pendidikan pemilih dan menegaskan komitmen kerja kelembagaan KPU pasca penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Demokrasi dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di SMK Al-Hikmah Tanon, Jumat (18/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari program strategis kelembagaan yang menyasar segmen pemilih pemula dalam momen masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dengan tema utama: “Muda Memilih, Muda Berdaya.” Hadir sebagai pemateri, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sragen, MH. Isnaeni, S.Pd., Gr.. Dalam paparannya, Isnaeni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata keberlanjutan kerja-kerja KPU di luar siklus tahapan Pemilu dan Pilkada. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi titik tekan utama sebagai tugas konstitusional yang tetap dilaksanakan sepanjang tahun oleh KPU, guna menjamin hak pilih warga negara tetap terjaga secara administratif dan konstitusional. “KPU tidak berhenti bekerja setelah pemungutan suara usai. Justru saat jeda tahapan seperti ini, kami menegaskan integritas kerja kelembagaan dengan memastikan bahwa data pemilih terus diperbarui. PDPB adalah jantung dari demokrasi prosedural karena berkaitan langsung dengan hak pilih warga,” jelasnya. Dalam forum yang dihadiri seluruh siswa baru tersebut, Isnaeni menyampaikan bahwa tujuan utama PDPB adalah untuk: Menjaga validitas dan akurasi data pemilih secara berkelanjutan; Menjamin setiap WNI yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu dan Pilkada mendatang; Meminimalisir potensi permasalahan data pemilih seperti data ganda, pemilih TMS (tidak memenuhi syarat), atau pemilih yang belum terdaftar; Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kesadaran pencatatan administrasi data secara aktif. Lebih lanjut, sosialisasi ini juga membekali siswa dengan pemahaman dasar mengenai demokrasi, pemilu, pilkada, serta ciri-ciri pemilih cerdas. Isnaeni menegaskan bahwa pemilih pemula bukan hanya pemilih baru, tetapi juga representasi dari kualitas demokrasi ke depan. Untuk itu, penting bagi mereka untuk tidak hanya menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, tetapi juga memastikannya melalui pelaporan data secara mandiri. Adapun persyaratan administratif pengurusan PDPB, dijelaskan secara rinci, sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah, dibuktikan dengan KTP elektronik; 2. Dokumen pendukung sesuai kondisi pelaporan, antara lain: - KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK) bagi pemilih baru; - Surat Keterangan Pensiun TNI/POLRI untuk warga yang berubah status menjadi pemilih sah; - Surat Keterangan Kematian, untuk pelaporan pemilih meninggal dunia; - Surat Keterangan Diterima sebagai TNI/POLRI, bagi yang statusnya berubah menjadi pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Isnaeni juga menyampaikan bahwa pelaporan atau pembaruan data pemilih saat ini hanya dapat dilakukan melalui Helpdesk KPU Sragen, yang beroperasi setiap hari kerja dan menerima layanan tatap muka maupun konsultasi online. Kanal ini disiapkan sebagai bentuk pelayanan publik untuk mendekatkan proses demokrasi kepada masyarakat, terutama generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi dan administrasi digital. Kepala SMK Al-Hikmah Tanon menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU Sragen yang menghadirkan pendidikan demokrasi secara langsung di tengah lingkungan sekolah. Para siswa juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi interaktif, mengajukan pertanyaan seputar hak pilih, prosedur pemilu, dan peluang keterlibatan dalam relawan demokrasi ke depan. Melalui kegiatan ini, KPU Sragen menegaskan bahwa demokrasi yang kuat dibangun dari data yang akurat, pemilih yang sadar, dan partisipasi yang berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pondasi awal dari pemilu yang berintegritas. Dengan membekali pemilih muda sejak dini, KPU berharap lahir generasi pemilih yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. [MHI]
